Perihal : Kegiatan Kunjungan Kerja FKDM Kota Yogyakarta dengan Badan Kesbangpol Kota Balikpapan, Prov. Kaltim.
A. Pada hari Selasa, 25 November 2025 pukul 14.13 wita bertempat di Ruang Rapat I Kantor Walikota Balikpapan Jl. Jend. Sudirman Kel. Klandasan Ulu Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan Prov. Kaltim telah dilaksanakan Kegiatan Kunjungan Kerja FKDM Kota Yogyakarta dengan Badan Kesbangpol Kota Balikpapan. Dihadiri ± 40 orang.
B. Hadir dalam kegiatan :
Kesbangpol Kota Balikpapan
1. Kaban Kesbangpol Balikpapan, Sutadi
2. Kabid Kesbang Badan Kesbangpol Balikpapan, Mindayanti
3. Kabid Poldagri dan Ormas Badan Kesbangpol Balikpapan, Indira Purnama Jaya
4. Kasubid Wasdin Badan Kesbangpol Balikpapan, Whisnu AP
5. Kasubid Ormas Badan Kesbangpol Balikpapan, M. Rivai
6. Binda Korwil Balikpapan, Ragil
7. Bati Ops Kodim 0905/Bpp. Serma Pance
8. Ketua FKDM Balikpapan, Leo Sukoco
9. Sekretaris FKDM Balikpapan, Irma
10. Para Staf Sub Bid Wasdin Badan Kesbangpol Balikpapan
11. Para Anggota FKDM tingkat Kota Balikpapan
Kesbangpol Kota Yogyakarta
1. Kaban Kesbangpol Kota Yogjakarta, Nindyo Dewanto
2. Kabid Kesbang Badan Kesbangpol Kota Yogjakarta, Bernadus Bayu Laksmono
3. Kesbangpol Kota Yogjakarta, Dendy Raditya Atmosuwito
4. Kesbangpol Kota Yogjakarta, Nyke Lestari
5. Kesbangpol Kota Yogjakarta, Jati Mutiara Dewi
6. Kesbangpol Kota Yogjakarta, Tasya Puput Annisa
7. Kesbangpol Kota Yogjakarta, Monica Irene Donatirin
8. FKDM Kota Yogjakarta, Bambang Joni Ismoyo
9. FKDM Kota Yogjakarta, Subari
10. FKDM Kota Yogjakarta, Indra Haryanto Sindanglurah
11. FKDM Kota Yogjakarta, Hasanudin
12. FKDM Kota Yogjakarta, Dwi Sukamto
13. FKDM Kota Yogjakarta, Eka Khrisna Jaya
14. FKDM Kota Yogjakarta, Heru Nuryanta
15. FKDM Kota Yogjakarta, Dwi Wintoro
16. FKDM Kota Yogjakarta, Yuhanif Aidina Putri
17. FKDM Kota Yogjakarta, Muhammad Fauzan Fatturohman
18. Kasat Intelkam Polresta Kota Yogjakarta, Kompol. Purwanto
19. Pasi Intel Kodim 0734/YK, Kapten Inf. Joko Wuryanto
20. Staf Intel Kejari Kota Yogjakarta, Kristiyono Ismawan
21. Binda Posda Kota DIY, Veri Adrianto
22. Tim, Eva Rosiana Cahyani
23. Tim, Wahyu Sidiq Anggoro
C. Kata Pembuka :
1. Kaban Kesbangpol Balikpapan, Sutadi :
a. Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT sehingga kita dapat berkumpul dan berdiskusi pada hari ini. Selamat datang kepada rekan-rekan dari Jakarta, dan terima kasih atas kerja sama yang terus terjalin.
b. Saat ini beberapa bidang kami masih mengalami keterbatasan, termasuk jumlah staf yang terbatas sejak 2020 sehingga sejumlah program belum dapat berjalan optimal. Kota Balikpapan memiliki 6 kecamatan dan 34 kelurahan dengan penduduk sekitar 789.000 jiwa, dan dinamika IKN turut menambah beban pelayanan daerah.
c. Melalui pertemuan ini, kami berharap koordinasi dapat semakin diperkuat agar berbagai permasalahan dapat kita selesaikan bersama.
Terima kasih.
2. Kaban Kesbangpol Kota Yogjakarta, Nindyo Dewanto :
a. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk memperkenalkan diri. Kota kami memiliki karakteristik yang hampir sama dengan Kota Balikpapan, baik dari sisi sosial maupun dinamika masyarakatnya. Dengan luas wilayah sekitar 32,5 km² dan jumlah penduduk kurang lebih 400 ribu jiwa, aktivitas di Kota Yogyakarta dapat meningkat secara signifikan hingga mencapai sekitar 2 juta jiwa pada siang hari. Hal ini disebabkan oleh besarnya arus mobilitas masyarakat, mengingat Kota Yogyakarta merupakan pusat pendidikan, pariwisata, dan pergerakan ekonomi. Seperti Balikpapan, Yogyakarta juga dikenal sebagai kota dengan keberagaman yang tinggi, baik etnis maupun agama, sehingga memerlukan pendekatan yang inklusif dalam pengelolaan keamanan dan ketertiban.
b. Berdasarkan data yang kami himpun, hingga hari ini terdapat sekitar 132 aksi unjuk rasa yang berlangsung di Kota Yogyakarta. Dari jumlah tersebut, hanya 7 aksi yang berkaitan langsung dengan kebijakan Pemerintah Kota, sedangkan 124 aksi lainnya mengusung isu-isu nasional yang ramai diperbincangkan secara luas. Kondisi ini membuat aksi terjadi hampir setiap dua hari sekali. Rekan-rekan kepolisian pun sering menghadapi tekanan kerja yang cukup berat karena harus mendampingi adik-adik mahasiswa serta berbagai elemen masyarakat yang menyampaikan aspirasinya, sekaligus memastikan situasi tetap aman dan kondusif.
c. Ke depan, kami memprediksi potensi aksi dari berbagai kelompok masyarakat masih akan terus muncul, termasuk dari komunitas Papua dan komunitas lainnya yang kerap memilih Kota Yogyakarta sebagai pusat penyampaian aspirasi. Lokasi aksi biasanya terpusat di titik-titik strategis dalam kota, sehingga memerlukan koordinasi lintas sektor agar aktivitas masyarakat tetap berjalan lancar dan stabilitas daerah tetap terjaga.
D. Penyampaian :
1. Kabid Kesbang Badan Kesbangpol Balikpapan, Mindayanti :
a. Balikpapan merupakan pusat bisnis, industri, dan ekonomi terbesar di Kalimantan, dengan status sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Kawasan Strategis Nasional. Kota ini berperan sebagai gerbang utama Indonesia Timur, didukung bandara internasional dan pelabuhan laut. Balikpapan juga ditetapkan sebagai Buffer Zone dan Pintu Gerbang Ibu Kota Nusantara (IKN), memperkuat posisi strategisnya. Dikenal sebagai kota yang nyaman dihuni, Balikpapan menawarkan infrastruktur modern, lingkungan bersih, dan kehidupan masyarakat yang aman serta kondusif.
b. Dinamika Konflik & Respons Pemerintah (Jan-Agu 2025) :
1). Akar Konflik :
– Sengketa Lahan dan Ormas: Konflik lahan (RS Sayang Ibu, penggusuran) dan penolakan terhadap organisasi masyarakat.
– Kebijakan Fiskal: Penolakan massal terhadap kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250%.
– Kelangkaan & Inflasi: Kelangkaan LPG 3 kg dan kenaikan harga beras yang membebani masyarakat.
– Pelayanan Publik: Ketidakpuasan terhadap infrastruktur (banjir, macet) dan tuntutan transparansi anggaran.
2). Respons Pemerintah Daerah:
– Cepat dan Adaptif: Menunda kenaikan PBB dan menjanjikan kompensasi.
– Dialog Terbuka: Kepala daerah dan jajaran terlibat langsung dalam dialog untuk meredam ketegangan.
– Sinergi Keamanan: Koordinasi antaraparat keamanan (TNI, Polri, Satpol PP) berjalan efektif untuk menjaga stabilitas.
– Penguatan Komunikasi: Meningkatkan komunikasi publik yang proaktif dan transparan.
C. Hasil yang Dicapai :
– Stabilitas keamanan terjaga tanpa insiden anarkis,pelayanan publik tetap berjalan, dan partisipasi masyarakat dalam mengawal kebijakan meningkat. Konflik yang muncul justru membuka ruang dialog untuk membahas isu strategis daerah.
d. Strategi Kewaspadaan Dini & Penanganan Konflik. Pemerintah Kota Balikpapan, melalui Badan Kesbangpol, menerapkan strategi komprehensif:
1). Pemantauan Terpadu WNA & NGO Asing: Membangun sistem “Satu Data WNA dan NGO” untuk integrasi data real-time lintas instansi (Imigrasi, Disnaker, Disdukcapil, dll.). Tujuannya untuk deteksi dini potensi ancaman dan memastikan kepatuhan hukum.
2). Pendekatan Penanganan Konflik :
– Mediasi dan Persuasi : Mengutamakan pendekatan humanis dan dialog.
– Evaluasi Kebijakan: Meninjau ulang kebijakan yang berpotensi memicu konflik (seperti PBB).
– Peningkatan Layanan Dasar: Mempercepat penanganan masalah infrastruktur dan distribusi bantuan sosial.
3). Penguatan Kapasitas: Melatih aparat dalam manajemen krisis dan memberdayakan masyarakat sipil.
2. Ketua FKDM Kota Yogyakarta, Bambang Joni Ismoyo :
a. Jalur kegiatan kita cukup beragam sehingga masyarakat tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan dari berbagai pihak. Pertama, saya ingin memastikan apakah di sini kita menerima hibah. Benar, hibah tersebut berasal dari pemerintah kota maupun pihak lain seperti kampung dan lembaga masyarakat. Hibah itu kita gunakan untuk kegiatan serta peningkatan kapasitas.
b. Di tingkat kelurahan dan kecamatan, kita juga melakukan pembinaan. Tujuannya untuk memberikan dukungan kepada rekan-rekan di kelurahan dan kecamatan agar pelaksanaan tugas pemerintahan berjalan dengan baik.
c. Kami juga melakukan pendataan melalui surat edaran yang sudah dikeluarkan kepada masyarakat. Dari pendataan itu, kami memilih sekitar 45 keluarga berdasarkan potensi dan kebutuhan.
d. Saat ini, masalah yang cukup menonjol adalah persoalan sampah. Ada warga yang meminta penanganan, dan pemerintah bersama kelurahan sudah menindaklanjutinya sesuai mekanisme mereka.
e. Saya ingin mengetahui apakah kondisi di sini juga sama seperti yang kami alami. Di kota kami, termasuk di Jogja, kami melakukan advokasi lapangan. Setiap kejadian dan informasi dari kelurahan selalu dibuatkan laporan harian. Kami juga memiliki grup koordinasi FKDM bersama kecamatan dan kelurahan sebagai wadah penyampaian informasi mingguan untuk ditindaklanjuti bersama.
3. Kabid Kesbang Badan Kesbangpol Kota Yogjakarta, Bernadus Bayu Laksmono :
a. Terima kasih. Menindaklanjuti penyampaian Ibu Kabid Kesbang, saya menambahkan bahwa pemantauan warga negara asing di Balikpapan khususnya TKA kami lakukan melalui data Dinsos Nagapera dan aplikasi Kemenaker yang terus diperbarui.
b. Pada 2024–2025 kami melaksanakan monitoring lapangan bersama tim KUA dan instansi terkait. Hasilnya bervariasi: ada perusahaan yang terbuka menerima kunjungan, namun ada juga yang menolak. Karena jumlah TKA cukup besar, terutama di sektor migas, sinergi antarinstansi menjadi penting untuk efisiensi.
c.Kami bekerja sama dengan Imigrasi untuk verifikasi KITAS/KITAP dan memadukan dengan data TKA dari Kemenaker. Hambatan utama di lapangan adalah bahasa, karena banyak TKA tidak bisa berbahasa Indonesia.
e. Monitoring terhadap pemain sepak bola asing juga sulit karena mereka terikat agen yang berdomisili di Bali, sehingga data sulit diperoleh. Sebagai catatan, klub divisi 1 dapat memiliki hingga 11 pemain asing, sedangkan divisi 2 maksimal 5.
4. Kasat Intelkam Polresta Kota Yogjakarta, Kompol. Purwanto :
a. Kota Yogyakarta merupakan kota pendidikan dengan jumlah perguruan tinggi yang sangat banyak, sehingga dinamika sosial dan tingkat aktivitas mahasiswa sangat tinggi. Kondisi ini berpengaruh langsung terhadap potensi kerawanan keamanan, khususnya terkait meningkatnya frekuensi aksi unjuk rasa maupun kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang dapat terjadi sewaktu-waktu.
b. Dari hasil pemetaan kami, beberapa indikator yang perlu terus diwaspadai meliputi:
1). Mobilitas mahasiswa yang tinggi, baik dari sisi jumlah maupun intensitas kegiatan organisasi, yang kerap menjadi motor penggerak aksi unras.
2). Sensitivitas isu nasional maupun lokal, yang sangat cepat direspons oleh kelompok mahasiswa, sehingga membutuhkan deteksi dini dan analisis intelijen yang akurat.
3). Kerentanan gangguan kamtibmas di titik-titik wisata, mengingat Yogyakarta merupakan destinasi nasional yang harus tetap aman dan nyaman bagi wisatawan.
c. Polresta Yogyakarta melalui fungsi Intelkam terus memperkuat deteksi dini, cegah dini, dan temu cepat lapor cepat agar potensi gangguan tidak berkembang menjadi ancaman nyata. Kami juga menjaga komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi dengan pemerintah daerah, kampus, dan seluruh pemangku kepentingan.
d. Dengan sinergi yang kuat antara Polri, Pemda DIY, perguruan tinggi, serta masyarakat, kami berkomitmen untuk memastikan Yogyakarta tetap menjadi kota yang aman, kondusif, dan nyaman dihuni, serta tetap menjadi tujuan utama wisatawan.
5. Ketua FKDM Kota Balikpapan, Leo Sukoco :
a. Dana hibah yang kami terima akan sepenuhnya digunakan sesuai peruntukan, yaitu mendukung pelaksanaan tugas FKDM di lapangan, terutama untuk kebutuhan akomodasi kegiatan, transportasi anggota, serta operasional pemantauan di setiap kelurahan dan kecamatan. Kami memastikan pengelolaan hibah dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. FKDM Kota Balikpapan mendorong seluruh anggota, khususnya di tingkat kecamatan dan kelurahan, untuk memaksimalkan penggunaan aplikasi pelaporan yang telah disiapkan. Aplikasi ini berfungsi meningkatkan kecepatan informasi, keseragaman format laporan, dan akurasi data yang diterima. Kami berharap seluruh anggota dapat beradaptasi dan memanfaatkan teknologi ini sebagai bagian dari peningkatan profesionalisme kerja.
3. Saat ini FKDM telah terbentuk dan aktif di tingkat kecamatan sebagai perpanjangan fungsi deteksi dini pemerintah daerah. Kami terus melakukan pembinaan, koordinasi, serta penguatan kapasitas anggota agar peran FKDM di kecamatan semakin efektif dalam memonitor dinamika sosial, potensi gangguan keamanan, dan isu strategis lainnya di wilayah masing-masing.
6. Binda Korwil Balikpapan, Ragil :
a. Terkait Pengawasan Orang Asing dan Ajaran Keagamaan di Kota Balikpapan
1). Pengawasan Orang Asing
– Balikpapan terus menerima WNA untuk pekerjaan dan proyek strategis, sehingga diperlukan pengawasan terpadu.
– Ditemukan WNA yang belum melaporkan izin tinggal/kerja secara lengkap.
– Rekomendasi: operasi gabungan pemeriksaan dokumen, penertiban laporan perusahaan, serta penguatan pendataan melalui POA
2). Pemantauan Ajaran Keagamaan (BINDA Korwil Balikpapan)
– Terdapat kegiatan keagamaan yang menyebarkan ajaran eksklusif dan berpotensi menimbulkan pergesekan sosial.
– Sejumlah kegiatan diselenggarakan tanpa izin atau pemberitahuan wilayah.
b. Rekomendasi seluruh kegiatan wajib melapor ke kelurahan/kecamatan, koordinasi pengawasan antara BINDA, Kemenag, FKUB, serta pendekatan persuasif kepada kelompok yang terpantau.
7. Pasi Intel Kodim 0734/YK, Kapten Inf. Joko Wuryanto :
a. Program MBG merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak, terutama di daerah-daerah yang rentan terhadap stunting dan kekurangan gizi. Program ini biasanya menyasar :
1). Anak-anak sekolah dasar dan menengah
2). Keluarga kurang mampu
3). Wilayah dengan angka stunting tinggi
b. Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan unsur TNI/Polri untuk memastikan distribusi makanan berjalan lancar dan tepat sasaran.
c. Koperasi Merah Putih
Koperasi Merah Putih adalah inisiatif untuk memperkuat ekonomi kerakyatan melalui :
1). Pemberdayaan UMKM dan koperasi desa
2). Peningkatan akses permodalan bagi masyarakat kecil
3). Penguatan ketahanan ekonomi lokal
d. Program ini juga menjadi bagian dari strategi nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ketahanan sosial ekonomi.
e. Peran Kodim 0734/YK dalam Program MBG dan Koperasi Merah Putih :
1). Koordinasi keamanan dan pengawasan kegiatan lintas sektor
2). Memberikan masukan strategis terkait potensi ancaman sosial dan keamanan
3). Mendukung orkestrasi Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) dalam pelaksanaan program nasional
4). Mendorong sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil
f. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) juga menekankan pentingnya keterlibatan Forkopimda dalam memastikan program MBG dan Koperasi Merah Putih berjalan tepat sasaran dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
E. Kesimpulan :
1. Kunjungan kerja berjalan lancar dan memperkuat koordinasi Kesbangpol FKDM kedua daerah dalam menghadapi dinamika sosial dan keamanan.
2. Balikpapan dan Yogyakarta memiliki tantangan serupa: mobilitas penduduk tinggi, kerawanan sosial, serta perlunya sistem deteksi dini yang kuat.
3. Isu utama Balikpapan meliputi konflik lahan, polemik PBB, kelangkaan LPG, inflasi, dan pelayanan publik; sementara Yogyakarta menghadapi tingginya aksi unjuk rasa dan dinamika mahasiswa.
4. Pengawasan WNA dan TKA menjadi perhatian bersama karena masih terdapat kendala data dan pelaporan perusahaan.
5. FKDM kedua kota berperan penting dalam pemantauan lapangan, jejaring informasi, dan percepatan laporan; pengembangan aplikasi pelaporan di Balikpapan diapresiasi.
6. Kedua pihak sepakat memperkuat sinergi lintas instansi, memperbaiki sistem deteksi dini, menertibkan administrasi kegiatan, dan meningkatkan kapasitas anggota FKDM.
7. Kunjungan ini mempererat kerja sama dan membuka peluang kolaborasi lanjutan di bidang kewaspadaan dini
F. Pukul 16.15 wita kegiatan selesai, berjalan lancar dan aman
Catatan :
A. Kegiatan kunjungan kerja antara FKDM Kota Yogyakarta dan Badan Kesbangpol Kota Balikpapan berlangsung efektif dan memberikan nilai strategis bagi penguatan kewaspadaan dini di daerah. Pertemuan ini menunjukkan bahwa kedua daerah memiliki tantangan yang relatif serupa, baik dari aspek dinamika sosial, tingginya mobilitas penduduk, hingga potensi kerawanan keamanan yang memerlukan koordinasi lintas sektor.
B. Diskusi yang berlangsung terbuka memberikan gambaran bahwa penguatan sistem pelaporan, pendataan WNA/TKA, peningkatan kapasitas FKDM, serta sinergi antara pemerintah daerah dan aparat keamanan menjadi kebutuhan mendesak agar respons terhadap setiap potensi gangguan dapat dilakukan lebih cepat, tepat, dan terukur.
C. Bahwa kunjungan ini berhasil memperkuat hubungan kelembagaan, membuka peluang kolaborasi lanjutan, dan memberikan masukan konstruktif bagi penyempurnaan strategi deteksi dini kedua daerah. Dengan semangat kerja sama yang terjalin, diharapkan stabilitas wilayah dapat semakin terjaga dan kualitas pelayanan keamanan masyarakat dapat terus meningkat.
Demikian laporan disampaikan
